PELUANG DAN TANTANGAN BALI
SEBAGAI PROVINSI HIJAU/GREEN PROVINCE
(Perspektif Sistem Kelistrikan Bali)
Disampaikan dalam
Seminar Mewujudkan Sistem Kelistrikan Bali Yang Mandiri dan Ramah Lingkungan Mendukung Program Bali Clean and Green
Puri Agung Inna Bali Hotel Denpasar, Kemis 24 Juni 2010
Oleh
Dr.Ketut Gede Dharma Putra,M.Sc
PELUANG DAN TANTANGAN BALI SEBAGAI PROVINSI HIJAU/GREEN PROVINCE
(Perspektif Sistem Kelistrikan Bali)
Oleh : Dr.Ketut Gede Dharma Putra,M.Sc*
1. Pendahuluan
Luas wilayah Provinsi Bali relatif sangat kecil yakni + 5.632,86 km2 atau 0,29 persen dari luas kepulauan Indonesia. Namun sebagai destinasi pariwisata dunia Pulau Bali memiliki posisi yang penting di Indonesia. Seringnya Bali dipilih sebagai lokasi pertemuan-pertemuan nasional maupun internasional menyebabkan Bali seakan menjadi pintu gerbang Indonesia di mata dunia, sekecil apapun permasalahan yang terjadi di Bali, gaungnya akan cepat tersebar di mancanegara.
Berdasarkan karakteristik dan dinamika yang berkembang selama periode 1998 s.d. 2008, telah terjadi perubahan paradigma pembangunan dari pemerintahan yang sentralistik pada masa orde baru menjadi pemerintahan yang mengedepankan otonomi daerah di masa reformasi hingga sekarang. Pembangunan di Bali telah berkembang dengan pesat, khususnya dibidang kepariwisataan dan industri kecil, dan hasil pembangunan telah dirasakan oleh masyarakat dalam berbagai bentuk. Namun sebagai pintu gerbang Indonesia di dunia internasional, Bali secara langsung berhadapan dengan proses globalisasi. Globalisasi adalah sebuah ideologi yang dipersiapkan oleh negara-negara industri maju agar semua negara-negara di dunia terinkorporasi ke dalam masyarakat dunia yang tunggal, masyarakat global dengan kapitalisme dan liberalisme sebagai panglimanya. Salah satu pengaruh yang dirasakan oleh masyarakat Bali adalah terjadinya marginalisasi peran masyarakat setempat diberbagai bidang kehidupan yang akhirnya menimbulkan potensi konflik sosial.
Perubahan paradigma pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik tanpa diimbangi dengan pemberdayaan masyarakat di daerah secara optimal telah dirasakan menimbulkan berbagai permasalahan baru. Bagi Bali sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki penduduk yang mayoritas beragama Hindu, dengan keunikan budaya dan potensi alam yang terbatas, peluang otonomi daerah belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mengedepankan kekhususan potensi wilayah untuk sebanyak-banyaknya dipergunakan demi kepentingan kesejahteraan masyarakatnya. Beberapa data empiris menunjukan banyaknya peluang lapangan pekerjaan tidak mampu dinikmati oleh masyarakat setempat sebagai akibat adanya pengaruh dari persaingan sumber daya manusia. Beberapa potensi di daerah seperti keberadaan bandara internasional, pelabuhan laut, perusahan BUMN, pemasukan visa turis, dan lain lain belum mampu dioptimalkan perannya demi kesejahteraan masyarakat Bali. Bahkan, semakin banyaknya lahan di Bali yang dikuasai oleh pemodal/investor dari luar daerah dan luar negeri memunculkan kekhawatiran yang besar terhadap masa depan masyarakat Bali dengan kebudayaannya yang terkenal adi luhung. Semakin dirasakan perlunya upaya-upaya nyata untuk menyelamatkan Bali dari degradasi fisik dan non fisik, skala dan niskala. Oleh karena itu, pemanfaatan lahan, ruang, dan terutama potensi alam dan budaya Bali secara bijaksana merupakan salah satu bagian yang sangat strategis dalam mewujudkan upaya menyelamatkan masa depan Bali. Potensi Bali yang memiliki sumber energi listrik yang ramah lingkungan perlu dipertimbangkan untuk dimanfaatkan agar terwujud pembangunan yang berkelanjutan.
2. Bali sebagai Provinsi Hijau (Green Province)
Tanggal 6 Desember 2009 yang lalu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mendeklarasikan ”Bali Green Province” di Pura Besakih. Mewujudkan Bali sebagai Provinsi Hijau (Green Province) merupakan sebuah gagasan yang cerdas. Pulau Bali yang sering dianggap sebagai ”Pulau Terindah Di Dunia”, Pulau Sorga, Pulau Dewata, dan berbagai julukan indah lainnya tentu harus diimbangi kenyataan bahwa memang Bali adalah pulau yang indah, memiliki aura kesucian yang tinggi, bersih, aman, dan nyaman. Latarbelakang budaya Bali di bidang pelestarian lingkungan hidup yang dikenal memiliki berbagai kearifan lokal merupakan potensi budaya Bali yang sangat berharga. Namun, pada kenyataannya semua pujian indah tersebut mendapatkan tantangan yang besar akibat semakin menurunnya kualitas lingkungan di Bali.
Secara umum, permasalahan lingkungan hidup yang menjadi tantangan mewujudkan Bali sebagai Provinsi Hijau dapat diuraikan sebagai berikut.
1) Luas kawasan hutan di Bali belum mencapai luas yang ideal dan kondisi yang optimal.
2) Luas lahan kritis di Bali semakin bertambah akibat perubahan alam dan aktivitas manusia. Daerah yang lahan kritisnya cukup luas adalah Kabupaten Buleleng, Karangasem, Bangli dan Jembrana.
3) Secara kuantitas, potensi air bersih berkurang setiap tahun, karena berkurangnya sumber air baku yang disebabkan oleh mengecilnya debit dan menurunnya kualitas air oleh adanya pencemaran. Berkurangnya cadangan air tanah diakibatkan oleh pengambilan yang melampaui kemampuannya, sehingga potensi air tanah menjadi menurun. Hal ini dapat dijumpai pada air tanah di Kota Denpasar, terutama pada daerah-daerah yang padat permukimannya, atau pada kawasan pariwisata. Bahkan intrusi air laut sudah sudah dijumpai pada air tanah pantai di kawasan pariwisata Sanur. Sedangkan pencemaran air permukaan telah pula terjadi pada sungai-sungai yang terutama berada di Kota Denpasar dan Badung. Beberapa parameter kualitas air khususnya kekeruhan, logam berat timbal (Pb), Cadmium (Cd), dan Tembaga (Cu) di beberapa sungai sudah melampaui baku mutu yang ditetapkan.
4) Masalah sampah dan limbah dijumpai terutama pada daerah-daerah yang mempunyai laju pembangunan yang cukup pesat, seperti Kota Denpasar dan Badung. Masalah ini selalu akan berkaitan dengan jumlah dan aktivitas penduduknya, karena makin besar jumlah penduduk dan aktivitasnya makin besar pula jumlah sampah dan limbah yang dihasilkan. Sementara perilaku masyarakat masih belum optimal menerapkan konsep-konsep 3R(reduse,reuse,recycling).
5) Semakin menurunnya kualitas udara di Bali. Parameter kualitas udara seperti kadar Pb, NO2,SO2, dan debu di sebagian besar kawasan masih dibawah ambang batas baku mutu. Akibat tidak tersedianya sistem transportasi publik yang memadai, sehingga memicu peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor berdampak pada peningkatan pencemaran udara dan kebisingan.
6) Erosi pantai di Bali merupakan masalah lingkungan yang sangat serius, karena telah menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak kecil akibat hilangnya lahan-lahan penduduk, rusaknya fasilitas umum.
7) Penggunaan bahan bakar minyak (HSD/MFO) pada pembangkit listrik di Bali memberikan kontribusi terhadap perubahan kualitas lingkungan di sekitarnya seperti pencemaran air, udara, kebisingan dan getaran.
8) Masih ditemukannya penduduk miskin di Bali yang memerlukan bantuan nyata pemerintah dan para pihak terkait. Kemiskinan sering terkait dengan permasalahan lingkungan seperti perambahan hutan, pemukiman kumuh maupun masalah sampah dan sanitasi yang buruk.
Berbagai permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi Bali tentunya memerlukan pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan yang konsisten dan terpadu. Hal ini terkait dengan upaya meningkatkan partisipasi para pihak terkait dan perubahan perilaku masyarakat dalam memandang laju proses pembangunan. Harapan agar konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang menyeimbangkan aspek ekonomi, budaya dan lingkungan menjadi harapan bersama dalam mewujudkan Bali yang maju dan sejahtera.
3. Perspektif Sistem Kelistrikan Bali berbasis Green Energy
Pencanangan Bali sebagai Provinsi Hijau/Green Province memerlukan strategi pelaksanaan konsep hijau/green secara menyeluruh. Isu lingkungan (green issue) merupakan isu global yang harus diterjemahkan secara lokal. Hal ini sangat penting dilakukan karena apabila isu lingkungan hanya bersifat wacana yang tidak dilihat langsung implementasinya oleh masyarakat akan berdampak kepada semakin besarnya apatisme masyarakat. Sementara itu, kegiatan investasi yang menjadi penggerak perekonomian cenderung memunculkan permasalahan yang bersentuhan dengan lingkungan. Oleh karena itu, penjabaran konsep pembangunan berkelanjutan menjadi penting diimbangi dengan nilai-nilai kearifan lokal agar partisipasi masyarakat memiliki sinergi dengan kemajuan teknologi yang ada.
Peluang Bali sebagai Provinsi Hijau sangat dimungkinkan karena masyarakat Bali memiliki nilai-nilai kearifan setempat yang sangat mendukung program pelestarian lingkungan. Masyarakat Bali yang mengadopsi Tri Hita Karana dalam kesehariannya memiliki potensi yang besar dalam melakukan upaya mewujudkan perilaku yang ramah lingkungan. Namun, sebagai daerah yang menjadi daya tarik investasi, khususnya di sektor pariwisata, keinginan mewujudkan Provinsi Hijau harus didukung oleh semua aktivitas lainnya. Provinsi Hijau menuntut penguatan pilar pembangunan yang memiliki konsep yang hijau/green seperti, green economy, green development, green construction/building, green chemistry, green tourism, dan lain lain. Yang paling penting diingat tentunya faktor perilaku masyarakat yang hijau (green attitude) dan komitmen pemerintah yang menuangkan kebijakan yang mendukung terciptanya iklim investasi yang ramah lingkungan (green goverment/green invesment).
Berdasarkan perspektif sistem kelistrikan Bali kebutuhan akan tenaga listrik di Bali dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan karena listrik diperlukan oleh hampir semua sisi kehidupan manusia, baik di lingkungan keluarga, perkantoran, dunia usaha maupun dunia industri. Pencanangan Program Bali Clean and Green memerlukan sistem penyediaan listrik yang ramah lingkungan. Sementara itu, ketersediaan listrik yang memadai sangat vital dalam mendorong iklim investasi dan pembangunan yang efisien dan andal untuk mencapai tujuan mensejahteraan masyarakat. Prioritas pembangunan yang menjadi andalan Bali adalah pariwisata, industri kecil dan pertanian dalam arti luas yang semuanya sangat memerlukan sistem kelistrikan yang memadai. Rumah sakit, laboratorium di perguruan tinggi Bali sangat memerlukan ketersediaan listrik yang andal. Usaha kecil dan menengah, aktivitas usaha kerajinan, bahkan seniman dan aktivitas keagamaan sangat memerlukan pasokan listrik yang memadai. Artinya, listrik merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi hajat hidup masyarakat Bali.
Sistem kelistrikan di Bali saat ini berasal dari beberapa sumber yaitu : PLTD/PLTG Pesanggaran sebesar 200,82 MW, PLTG Gilimanuk sebesar 133,8 MW, PLTGU Pemaron sebesar 96 MW dan suplai listrik melalui kabel bawah laut sebesar 220 MW. Dari keseluruhan sumber tersebut, penggunaan bahan bakar minyak/HSD sangat besar yang berdampak langsung pada biaya operasionalisasi pembangkit listrik PT Indonesia Power. Dalam upaya mewujudkan sistem kelistrikan di Bali yang mampu mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat Bali yang lebih baik dimasa yang akan datang maka perusahan listrik negara harus terus melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan perekonomian Bali ini. Dilema yang terjadi terkait sistem kelistrikan Bali adalah adanya perbedaan yang nyata antara realitas di lapangan dengan wacana yang digulirkan oleh pemerintah. Wacana mewujudkan Provinsi Hijau (Green Province) dihadapkan pada kenyataan sebagian besar pembangkit listrik di Bali memanfaatkan penggunaan bahan bakar minyak (HSD maupun MFO) bagi operasional pembangit listrik di Bali. Oleh karena itu, kebijakan sistem kelistrikan Bali seharusnya juga mengadopsi sistem yang berbasis pada konsep green energy. Sebagai lembaga yang bertugas menyediakan energi listrik bagi masyarakat, tentunya perusahan listrik negara harus mewujudkan sistem kelistrikan Bali yang andal, yang tentunya juga ramah lingkungan. Namun, adanya beberapa permasalahan teknis dan nonteknis, ternyata memiliki tingkat kesulitan dalam mewujudkan sistem kelistrikan Bali yang mandiri dan ramah lingkungan.
Perspektif green energy berdasarkan pada kenyataan bahwa emisi CO2 dihasilkan paling besar dari penggunaan bahan batu bara ( + 850-1300 g/kWh), disusul minyak bumi (+700-900 g/kWh), gas alam (+450-600 g/kWh),air (+0-400 g/kWh), panas bumi (+0-350 g/kWh), tenaga surya (+0-250 g/kWh) dan yang paling kecil adalah tenaga angin (+0-100 g/kWh). Berdasarkan hal itu, Indonesia termasuk negara yang menyumbangkan emisi CO2 yang besar, karena banyak menggunakan batu bara dan minyak bumi. Upaya pemerintah untuk mengalihkannya menjadi gas alam/LNG merupakan langkah antara sebelum pemanfaatan panas bumi yang sangat berlimpah di Indonesia dapat diwujudkan secara optimal. Bagi Bali yang memerlukan pasokan energi yang semakin besar di masa yang akan datang, maka pemanfaatan potensi yang dimiliki merupakan upaya untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam penyediaan energi. Selain kemandirian dalam penyediaan energi, penyediaan energi listrik di Bali harus mengadopsi paradigma ramah lingkungan karena tuntutan sebagai destinasi pariwisata yang nyaman dan indah. Oleh karena itu, wacana green province yang di gembor-gemborkan pemerintah harus mengadopsi pemanfaatan energi terbarukan.
Implementasi green energy berkaitan dengan upaya menggunakan energi yang terbarukan (renewable energy) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara umum, energi terbarukan dapat dibagi berdasarkan sumber energinya, yaitu (1)Energi yang berasal dari matahari yang meliputi energi matahari secara langsung (photovoltaic dan thermal, tenaga angin, biomassa dan biogas, perbedaan suhu air laut, pasang-surut air laut (gravitasi matahari dan bulan); dan (2) Energi yang berasal dari bumi yang meliputi energi panas bumi/geothermal, dan tenaga air (gravitasi bumi). Selain biomassa dan biogas, sumber energi terbarukan merupakan energi yang ramah lingkungan karena tidak menghasilkan gas-gas yang berbahaya terutama karbon dioksida yang dapat mengakibatkan pemanasan global. Indonesia memiliki semua potensi energi terbarukan tersebut. Posisi yang terletak di khatulistiwa, mengakibatkan potensi energi matahari selalu tersedia sepanjang tahun. Selain itu, Indonesia juga dilewati oleh rangkaian gunung berapi aktif yang berarti potensi panas bumi/geothermal yang dapat dimanfaatkan sangat berlimpah dan keberadaan lautan yang luas di negeri kita, dapat dijadikan sumber energi yang sangat besar. Namun pada kenyataannya, sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia, khususnya di Bali masih menggunakan bahan bakar minyak. Inilah tantangan utama dalam mewujudkan Bali sebagai Provinsi Hijau ditinjau dari perspektif sistem kelistrikan Bali.
4. Sistem Kelistrikan Bali yang Mandiri dan Ramah Lingkungan
Pengembangan sistem kelistrikan Bali telah dituangkan dalam arahan pengembangan sistem energi listrik Bali. Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan bahwa ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan, pedesaan hingga daerah terisolasi harus memadai. Artinya, pemahaman bahwa energi listrik memiliki fungsi yang sangat vital bagi upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah dirasakan oleh masyarakat. Namun, penyediaan energi yang sangat penting bagi masa depan Bali ini pada kenyataannya terus mengalami beberapa permasalahan. Sehingga, keterbatasan pasokan listrik diimbangi dengan upaya-upaya untuk mengurangi/menghemat laju konsumsi listrik rumah tangga dan industri besar. Selain itu, upaya menekan susut distribusi, pengawasan pemakaian, pembangunan pembangkit listrik skala kecil, serta peluang dan kemudahan investasi pembangkitan listrik terus digalakkan.
Sebagai pulau yang memiliki alam yang indah dan budaya masyarakat yang adi luhung, Pulau Bali dikaruniai potensi alam yang memadai dibidang penyediaan energi listrik.Beberapa potensi yang ada, seperti pemanfaatan aliran air sungai (Ayung,Unda, dan lain lain), panas bumi (Bedugul,Banyuwedang) maupun ketersediaan tenaga surya, angin dan gelombang laut sangat memungkinkan mewujudkan sistem kelistrikan Bali yang mandiri. Beberapa upaya yang memanfaatkan tenaga surya, angin, air, sampah, tumbuhan, dan lain lain hanya terdengar pada tataran pilot project. Pemanfaatan gas (LNG/Liquified Natural Gas) yang sudah di gagas oleh penyedia swasta (PT Indogas Kriya Dwiguna) pada tahun 2008 mandeg karena hambatan regulasi daerah. Masyarakat dan dunia usaha tentu ingin agar semua kegiatan skala pilot project dan rencana bisnis pemanfaatan LNG tersebut benar-benar mampu diimplementasikan, sehingga kekhawatiran terhadap pemadaman listrik yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat dan keandalam pelayanan dunia usaha tidak lagi terjadi. Permasalahan yang ada, ternyata upaya-upaya untuk mewujudkan pembangunan pembangkit listrik yang berasal dari potensi Bali mengalami hambatan dalam implementasinya. Di sisi lain, kebutuhan terhadap pasokan listrik terus meningkat setiap tahun. Sehingga, sampai saat ini, sebagian besar pembangkit listrik di Bali tergantung pada pemanfaatan bahan bakar minyak (HSD/MFO). Artinya, sistem kelistrikan Bali yang mandiri dan ramah lingkungan bila dilihat dari kenyataannya hanyalah wacana atau jargon semata. Apabila permasalahan sistem kelistrikan Bali (dan tentu saja permasalahan lingkungan Bali lainnya) tidak dibenahi secara konsisten dan terpadu, maka program Bali sebagai Provinsi Hijau (Green Province) akan menjadi program wacana saja, yang sangat berdampak negatif bagi pelaksanaan program-program lainnya di masa depan.
5. Penutup
Potensi Bali memiliki sistem kelistrikan yang mandiri dan ramah lingkungan bukanlah sebuah isapan jempol semata. Ketersediaan potensi sumber energi di Bali seperti energi matahari secara langsung (photovoltaic dan thermal, tenaga angin, biomassa dan biogas, perbedaan suhu air laut, pasang-surut air laut (gravitasi matahari dan bulan), energi panas bumi/geothermal, dan tenaga air (gravitasi bumi) merupakan karunia bagi Bali dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan energi yang memadai dan andal. Potensi yang ada tentunya perlu dikembangkan secara bijak dan terpadu dengan berupaya meminimalkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat.
Kenyataan pemanfaatan bahan bakar minyak (HSD/MFO) bagi sebagian besar sumber energi di Bali tentu harus disikapi secara bijak dan bermartabat. Perusahan listrik negara bertugas menyiapkan pasokan energi listrik bagi masyarakat sehingga merupakan aktivitas yang sangat strategis. Upaya untuk mewujudkan sumber energi yang lebih ramah lingkungan perlu mendapat dukungan semua pihak. Namun, ketersediaan listrik di Bali yang terbatas harus segera dicarikan solusi penyelesaiannya, karena listrik adalah kebutuhan vital masyarakat. Oleh karena itu, wacana Bali sebagai Provinsi Hijau perlu dimbangi dengan langkah-langkah nyata, khususnya kebijakan pemerintah yang mendukung terwujudnya penyediaan energi listrik yang andal dan ramah lingkungan serta partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang ada secara bijak.
Daftar Pustaka
Adema,M.2008. The Joule Standard Energy Education and Solar Awareness Campaign. Sundaya-DEG.
Aditjondro,G.J.2003, Pola-Pola Gerakan Lingkungan Refleksi Untuk Menyelamatkan Lingkungan dari Ekspansi Modal. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
Greenpeace.2010. Energy Revolution A Sustainable World Energy Outlook.Amsterdam.
Putra,K.G.D.2010, Pencemaran Lingkungan Ancam Pariwisata Bali.Denpasar: Penerbit PT Pustaka Manikgeni.
Sukhyar,R.(Editor). 2010. Potensi dan Pengembangan Sumber Daya Panas Bumi Indonesia.Jakarta: Badan Geologi Kementrian ESDM.
*Staf Pengajar di FMIPA Universitas Udayana. Tinggal di Jl. Gutiswa No 24 Denpasar Bali. Tel 0361 467712 HP 08123970922 Email: kgdharmap@gmail.com
Selasa, 27 Juli 2010
Jumat, 23 April 2010
Kamis, 25 Februari 2010
UPAYA MENGATASI PENCEMARAN LINGKUNGAN
UPAYA MENGATASI PENCEMARAN LINGKUNGAN
YANG BERASAL DARI SAMPAH
Oleh. Dr.Ketut Gede Dharma Putra,M.Sc
Universitas Udayana Bali
1. Pendahuluan
Sebagai daerah tujuan pariwisata internasional, Bali sangat terbuka dengan kedatangan orang dari seluruh dunia yang memiliki latar belakang ideologi yang beragam, dengan kepentingan yang berbeda-beda. Perkembangan teknologi yang mengalir dengan mudah dan cepat, diikuti penyebaran informasi tentang segala hal baik yang bersifat positif maupun negatif, serta arus keluar masuk modal untuk kepentingan investasi atau spekulasi memberikan pengaruh terhadap perubahan kondisi lingkungan hidup di Bali.
Teknologi adalah sistem kemampuan untuk mengubah besaran sumber daya alam dan sumber daya lainnya menjadi besaran-besaran baru dengan nilai tambah yang lebih tinggi melalui proses produksi dan distribusi barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam upaya transformasi sumber daya tersebut dihasilkanlah limbah, baik limbah padat/sampah maupun limbah cair, yang dipandang oleh pihak langsung pemanfaat teknologi tersebut tidak memiliki nilai tambah, sehingga dibuang ke lingkungan. Limbah inilah yang pada tingkat tertentu menyebabkan gangguan dan kerugian bagi masyarakat dalam bentuk pencemaran lingkungan hidup dan pada akhirnya menurunkan kualitas kesehatan.
Bertambahnya jumlah penduduk berdampak langsung pada peningkatan jumlah sampah dan limbah. Apabila sampah dan limbah tersebut tidak dikelola dengan benar maka pulau Bali yang terkenal ini lama kelamaan akan dikotori tumpukan sampah. Padahal Bali dikenal sebagai pulau Sorga, pulau Dewata, atau pulau seribu pura. Apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan Bali dari kehancuran akibat sampah dan limbah tersebut? Tulisan ini diambil dari hasil penelitian tentang pencemaran lingkungan hidup dengan studi kasus di Kawasan Teluk Benoa Bali bertujuan untuk dapat menawarkan suatu strategi rekayasa budaya yang mengedepankan upaya bersama dari seluruh komponen masyarakat dalam menyelamatkan Bali dari permasalahan pencemaran lingkungan.
2. Pencemaran Lingkungan Hidup ( Kasus di Kawasan Teluk Benoa Bali )
Berdasarkan survey International Network for Partnership and Sustainable Development (INSPD) pada tahun 2007, disebutkan bahwa perilaku masyarakat di Kawasan Bali Selatan yang membuang sampah secara sembarangan dinyatakan sebagai penyebab terbanyak (37%) terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Selain itu, sebab lainnya adalah masyarakat yang tidak mempunyai septik tank (25 %) dan masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan (18%). Ketiga pernyataan tersebut memiliki kesamaan karena menunjukkan perilaku masyarakat yang tidak ramah lingkungan, sehingga merupakan satu kesatuan (80%). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencemaran lingkungan hidup di
Studi kasus tentang pencemaran lingkungan hidup di kawasan Teluk Benoa Bali Selatan memperlihatkan betapa pencemaran lingkungan hidup yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari kondisi kawasan permukiman yang ada di bagian hulu karena sampah dan limbah yang berakumulasi dari aliran sungai yang melintasi kawasan dari hulu ke hilir. Beberapa permukiman padat di bagian daratan mengalirkan limbah aktivitas masyarakatnya ke kawasan Teluk Benoa, yang termasuk wilayah administratif Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dan Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan Kabupaten Badung.
Hasil pengamatan di lapangan menemukan adanya beberapa aktivitas yang berpotensi menghasilkan sampah dan limbah dalam jumlah yang besar, seperti kegiatan jasa kepelabuhan di Pelabuhan Benoa; aktivitas Bandara Internasional Ngurah Rai; aktivitas pembangkit listrik PLTD/PLTG Pesanggaran; TPA Suwung; dampak reklamasi Serangan; aliran air dari Tukad Badung dan Tukad Mati; aktivitas perdagangan, bisnis, dan transportasi, serta sampah dan limbah masyarakat. Dilihat dari seluruh aktivitas yang ada di kawasan Teluk Benoa yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup, terdapat kondisi yang rumit dan saling terkait.
Naradha (2004: 224), menuliskan juga penyebab pencemaran lingkungan hidup di
Hasil penelitian INSPD (2007), sebanyak 55 orang (36,67 %), dari 150 orang yang diwawancarai, menyatakan kondisi air sungai di sekitar tempat tinggalnya tidak jernih, 38 orang (25,33 %) menyatakan agak keruh, dan 43 orang (28,67 %) menyatakan keruh sekali. Penurunan kualitas lingkungan hidup di sekitar tempat tinggalnya dinyatakan akibat perilaku masyarakat membuang sampah langsung ke sungai (54 orang, 36 %), dan limbah cair yang dibuang ke sungai (56 orang, 37,33%). Sebanyak 82 orang (54,67 %) menyatakan sangat terganggu akibat terjadinya pencemaran lingkungan hidup di sekitar tempat tinggalnya.
Berdasarkan pengamatan, pencemaran lingkungan hidup di kawasan Teluk Benoa dapat dilihat dengan mudah melalui banyaknya tumpukan sampah yang teronggok di pinggir jalan, di lahan-lahan kosong, di sepanjang aliran Tukad Badung dan Tukad Mati, serta sungai kecil lainnya yang mengalir ke kawasan Teluk Benoa. Demikian juga limbah yang dihasilkan aktivitas pelabuhan , bengkel dan kegiatan perdagangan, serta aktivitas domestik mengalir langsung ke saluran sungai. Warnanya yang pekat menyebarkan bau yang busuk yang berasal dari bahan pencemar yang dikandungnya. Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa permasalahan sampah dan air limbah yang masuk ke kawasan Teluk Benoa serta masalah kependudukan merupakan faktor-faktor dominan yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan di kawasan Teluk Benoa. Kondisi ini, secara umum mewakili kawasan lainnya di
Sejak tahun 1980-an hingga tahun 2007, sangat terasa sampah yang menuju ke kawasan Teluk Benoa semakin bertambah. Khususnya, pada bulan Oktober hingga Januari, pada masa musim angin Barat, sampah-sampah yang sebelumnya di hanyutkan ke laut lepas pada musim tersebut sering dihempaskan gelombang dari tengah laut menuju daratan. Hal itu mengakibatkan banyak sampah yang masuk kembali ke daratan melalui gelombang air laut. Pemandangan di sepanjang tepi pantai Teluk Benoa menjadi kotor karena penuh dengan sampah. Peningkatan jumlah sampah terjadi secara signifikan setelah kegiatan upacara dan hari-hari raya. Tumpukan sampah sisa upacara ini menggunung di pojok jalan dan di lokasi pembuangan.
Tumpukan sampah dapat dilihat dengan mudah di lahan-lahan kosong yang masih banyak terdapat di sepanjang Jl. By Pass Ngurah Rai, mulai dari kawasan Nusa Dua, Jimbaran, Tuban, Kuta, hingga Sanur. Kawasan kosong tersebut merupakan lahan yang termasuk milik negara, karena keberadaan hutan bakau yang menjadi kewenangan pemerintah melalui Departemen Kehutanan Republik
3.Fenomena Persampahan di Kawasan Perkotaan
Menurut Bappenas (2006:5), permasalahan sampah di kawasan perkotaan disebabkan oleh beberapa parameter yang saling berkaitan, yaitu pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan penduduk, pola konsumsi masyarakat, pola keamanan dan perilaku penduduk, aktivitas fungsi kota, kepadatan penduduk dan bangunan, serta kompleksitas problem transportasi. Kondisi perkembangan wilayah di sekitar kawasan Teluk Benoa sangat sesuai dengan uraian tersebut. Semua parameter yang disebutkan tersebut saling berinteraksi, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.
Sebagai akibat pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan yang terkonsentrasi di kawasan Tanjung Benoa, Nusa Dua, Tuban, Kuta, dan Sanur, pertumbuhan penduduk di kawasan tersebut meningkat cepat, sehingga kepadatan penduduknya tertinggi (7,2 %) dari wilayah lainnya (rata-rata di Provinsi Bali 1,2%). Menurut Suyoto (2008:34), jumlah sampah yang dihasilkan di suatu kawasan dinyatakan dalam besarnya timbulan sampah dikalikan dengan jumlah penduduk. Selain itu, besarnya timbulan sampah tergantung dari tingkat hidup, pola hidup serta mobilitas masyarakat, iklim, dan pola penyediaan kebutuhan hidup. Timbulan sampah rata-rata yang masuk ke kawasan Teluk Benoa Bali berasal dari penduduk yang bermukim di Kota Denpasar dan sekitarnya yang besarnya 2,5-3,0 kg/orang/hari. Dengan demikian, dapat dihitung dalam sehari timbunan sampah yang dihasilkan oleh penduduk sebanyak 430-an ton (dihitung dari jumlah penduduk di kawasan Teluk Benoa tahun 2006) dan timbunan sampah tersebut akan meningkat menjadi 603 ton per hari (berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015). Sungguh sebuah jumlah yang sangat besar apabila dihitung dalam hitungan bulan atau tahun.
Ironisnya sampai saat ini, penanganan sampah di kota-kota besar di Indonesia, termasuk di Kota Denpasar, masih dilakukan dengan paradigma konvensional, yakni “ Kumpul-Angkut-Buang” yang menyebabkan sampah bertumpuk di pinggir jalan menunggu pengangkutan untuk dibuang di tempat penampungan akhir (TPA). Apabila kendaraan pengangkut sampah mengalami masalah, tumpukan sampah yang menggunung di pinggir jalan menjadi pemandangan sehari-hari. Tumpukan sampah yang mengotori lingkungan sudah menjadi pemandangan yang biasa di Kota Denpasar dan sekitarnya.
Produksi sampah di Kota Denpasar semakin bertambah seiring dengan bertambahnya penduduk
Salah satu kendala yang dihadapi wilayah perkotaan yang semakin padat penduduknya adalah mahalnya harga lahan, sehingga untuk tempat penampungan sementara sampah sebelum diangkut oleh petugas dan tempat penampungan akhir selalu menimbulkan masalah. Apalagi untuk daerah-daerah yang permukimannya padat dan tidak ada sarana jalan yang dapat dilalui oleh truk pengangkut sampah, maka sampah dikumpulkan atau dibuang begitu saja di pinggir jalan dan di lahan kosong, sehingga menimbulkan dampak, seperti bau dan menjadi tempat hidupnya vektor penyakit.
Kebijakan persampahan yang tidak terpadu sangat bertolak belakang dengan kebijakan di bidang pariwisata, khususnya menyangkut aktivitas promosi pariwisata Bali. Sering disebutkan bahwa Bali memiliki pemandangan alam yang indah dengan lingkungan yang asri dan tempat-tempat suci yang bersih. Masyarakatnya hidup damai dan tenteram. Pujian yang sering disampaikan tersebut mulai dipertanyakan dengan semakin banyaknya pemandangan yang tidak menarik akibat tumpukan sampah yang dibiarkan begitu saja. Sampah yang dibuang di dekat lokasi tempat persembahyangan, seperti Pura Subak dalam waktu yang lama sampai menimbulkan bau dan pemandangan yang kotor, menunjukkan lemahnya penghargaan masyarakat terhadap nilai kesucian suatu tempat persembahyangan. Tumpukan sampah yang berbau tentunya akan menimbulkan gangguan terhadap aktivitas ritual, di samping gangguan terhadap keindahan. Apabila hal tersebut sampai terjadi, menunjukan ketidakterpaduan pengelolaan persampahan yang sangat parah.
Sampah tidak saja mengotori kawasan pinggir jalan atau wilayah perkotaan, namun sudah menumpuk di pinggir sungai dan di tempat-tempat kosong yang tidak terurus. Bahkan, di laut, pada musim angin Barat, tumpukan sampah mengambang dalam jumlah yang besar di atas permukaan laut sehingga mengganggu keindahan laut. Kondisi tersebut mudah dilihat di perairan Pantai Kuta maupun Pantai Tanjung Benoa yang mendapat kiriman sampah dari daratan. Padahal, masyarakat meyakini bahwa laut adalah kawasan suci yang harus dihormati. Banyaknya sampah di kawasan suci, seperti laut, menunjukkan lemahnya pemahaman terhadap nilai-nilai kesucian laut. Selain itu, hal tersebut memperlihatkan komitmen yang rendah dari aparatur pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kelestarian laut.
Keluhan terhadap sampah yang tidak dikelola dengan baik sudah sering disampaikan melalui pernyataan di media atau dalam berbagai kegiatan pertemuan. Keluhan masyarakat tersebut tidak mendapat respon dengan semestinya. Beberapa pandangan yang sering disampaikan seperti masalah sampah harus segera dicarikan solusi pemecahannya, karena sudah mengotori semua wilayah, mulai dari wilayah daratan hingga di dasar laut. Masalah terbesar adalah berhubungan dengan sampah plastik, yang tidak dapat dihancurkan oleh sistem alam dalam waktu yang sangat lama. Sampah plastik ini sudah banyak mengotori terumbu karang, sehingga menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang parah.
Faktor-faktor yang menyebabkan sampah menjadi momok masyarakat dapat diuraikan menjadi tujuh bagian, sebagai berikut.
Pertama, sampah hanya ditumpuk di tempat penampungan akhir (TPA), selama pengangkutan dengan truk yang tidak representatif, sampah masih banyak yang berceceran di jalan, dan di saluran air. Selain itu, kondisi sampah campur aduk (complicated) antara sampah organik, nonorganik, dan sampah yang mengandung limbah B3, seperti batu batere, stryrefoam, PVC, bekas kaleng pestisida, botol kaca, dan lain lain. Pada musim kemarau, sampah sangat rentan dengan kebakaran akibat adanya gas methane. Apabila gas methane ini tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan magma dan ledakan yang berakibat bencana bagi kawasan sekitarnya.
Kedua, kondisi TPA sudah sangat sesak, sehingga tumpukan sampah memiliki ketinggian hingga 15 meter yang berpotensi menimbulkan longsoran yang menutup wilayah sekitarnya. Walaupun beberapa TPA sejak semula sudah didesain sebagai lokasi penampungan sampah dengan metode sanitary landfill, kenyataannya metode yang dilaksanakan adalah open dumping.
Ketiga, sebagian besar truk sampah tidak layak untuk dioperasikan, sehingga sampah dan lindi berupa cairan yang berbau tercecer di sepanjang perjalanan menuju TPA yang menimbulkan gangguan bagi pengguna jalan dan masyarakat. Walaupun jadwal angkut sampah sudah ditetapkan pada waktu transportasi sepi, seperti malam hari atau dini hari, kenyataannya seringkali pengangkutan sampah dilakukan pada jam-jam sibuk, sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas. Sementara itu, lindi (cairan sampah yang berbau) di lokasi TPA tidak diolah sama sekali, sehingga mencemari kawasan sekitarnya.
Keempat, hampir semua pemerintahan di daerah tidak memiliki konsep dan perencanaan yang terpadu dalam pengelolaan TPA. Perencanaan yang menggambarkan upaya pengurangan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang, seperti konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycling) tidak berjalan dengan baik, sehingga sampah yang dihasilkan masyarakat semakin banyak setiap tahun.
Kelima, pemerintah seperti sengaja mengabaikan upaya penghijauan di sekitar TPA sebagai kawasan green belt, dan tidak dilakukan penataan bagi gubuk-gubuk liar di sekitar TPA. Tidak ditatanya kawasan sekitar TPA mengakibatkan kondisinya yang semrawut dan tidak sehat, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan bagi para pemulung dan masyarakat di kawasan sekitarnya. Interaksi antara pemulung dengan sesamanya seringkali memunculkan tindakan kriminal.
Keenam, akibat pengelolaan TPA yang buruk sangat berpotensi menimbulkan berbagai penyakit, seperti ISPA, radang paru-paru/TBC, gatal-gatal, alergi kulit, diare, anemi, disentri, infeksi telinga, infeksi mata, dan lain lain. Penyebaran penyakit yang diakibatkan pengelolaan TPA yang buruk dapat menyebar dalam radius 1 s.d. 3 Km akibat penyebaran udara.
Ketujuh, pengelolaan sampah yang tidak baik akan menimbulkan dampak ikutan berupa banjir dan longsor akibat tertutupnya saluran air drainase. Dampak banjir akan menimbulkan kerugian yang berkepanjangan bagi masyarakat, khususnya yang berada di bantaran sungai dan daerah yang rendah akibat kerusakan bangunan rumah serta penyebaran penyakit menular yang diakibatkan air yang kotor.
Pengamatan terhadap sistem pengelolaan sampah di TPA Suwung menunjukan kondisi yang sama dengan ketujuh permasalahan yang disampaikan oleh Sunyoto (2008). Bahan pencemar yang berasal dari lokasi TPA Suwung merupakan penyebab utama terjadinya pencemaran lingkungan hidup di kawasan Teluk Benoa, khususnya di perairan yang berdekatan dengan lokasi TPA. Kualitas air laut yang mendapat tekanan bahan pencemar telah diamati dalam kegiatan pemantauan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga lainnya.
Hasil pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh tim pemantauan lingkungan hidup Pacific Consultant International (PCI) menunjukan adanya kandungan BOD yang tinggi di lokasi perairan laut di sebelah TPA Suwung, yang diduga berasal dari sampah dan lindi yang ada di TPA. Pada kegiatan pemantauan tahun 2004, konsentrasi BOD diukur sebesar 67,5 mg/liter, pada tahun 2005 kondisinya tidak berubah banyak yakni sebesar 72,4 mg/liter (PCI, 2004, 2005).
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali (1999:IV-123), melalui Bali Urban Infrastruktur Project (BUIP), telah melakukan pengukuran kualitas perairan di sekitar lokasi TPA di Bali sebagai rangkaian kegiatan untuk pembangunan infrastruktur publik dengan dana dari Bank Dunia. Pada pengukuran kualitas air laut di perairan dekat TPA Suwung didapatkan konsentrasi BOD sebesar 140,09 mg/L di bagian outlet kolam lindi TPA, jauh di atas baku mutu lingkungan hidup sebesar 30 mg/L. Sementara itu, konsentrasi BOD pada perairan laut di sekitarnya terukur pada konsentrasi 30,93 mg/L. Tumpukan sampah di TPA Suwung yang menghasilkan lindi yang mengalir langsung ke perairan laut di sekitarnya. Lindi yang masuk ke perairan akan meningkatkan konsentrasi BOD dalam perairan tersebut. Konsentrasi BOD yang tinggi menunjukkan adanya pencemaran akibat bahan-bahan organik yang masuk ke dalam perairan laut dan mengakibatkan terganggunya kehidupan biota perairan. Baku mutu air laut untuk kegiatan pariwisata untuk parameter BOD adalah sebesar 10 mg/liter. Jadi, melihat besarnya konsentrasi BOD di perairan laut tersebut (72 s.d. 140 mg/L) menunjukan tingkat pencemarannya yang termasuk tinggi.
Permasalahan sampah di kawasan Teluk Benoa semakin bertambah berat akibat lemahnya sistem pengelolaan persampahan di Kota Denpasar dan sekitarnya. Sampah yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Denpasar dibuang pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung yang masih mempergunakan metode Open Dumping, yakni menumpuk sampah begitu saja tanpa pengolahan. Kondisi itu menyebabkan luas TPA tersebut semakin menyempit, sedangkan luberan leachet (cairan sampah/lindi) masuk ke dalam perairan laut. Cairan tersebut mengandung bahan pencemar yang terdiri atas komponen fisik, seperti padatan tersuspensi dan padatan terlarut serta komponen kimia yang mengandung senyawa nitrogen, sulfat, fosfat, dan logam berat. Dalam waktu yang lama, semua polutan tersebut mengadakan interaksi dengan bahan pencemar dari kawasan lainnya, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan hidup di kawasan Teluk Benoa.
Kebijakan pemerintah yang tidak terpadu di dalam pengelolaan persampahan dapat dilihat dari penanganan tempat pembuangan akhir sampah di Suwung yang terus bermasalah. TPA Suwung pada tahap I seluas 14,4 Ha didesain dengan sistem sanitary landfill, yakni sistem yang mengolah sampah dengan terlebih dahulu memasang suatu lapisan kedap air, pipa pengumpul air lindi, pipa ventilasi pelepas gas methane, dan kolam pengolah lindi sebelum dilepas ke perairan, serta jaringan drainase air hujan. Hingga tahun 1999, TPA Suwung tahap I telah mengalami kelebihan beban (over load) karena sampah yang masuk telah melebihi kapasitas lahan yang ada. Akibatnya, sampah yang datang kemudian disebarkan di lahan hutan bakau yang terletak di sebelah TPA Suwung tahap I, tanpa kejelasan status pengalihan lahan dari Departemen Kehutanan yang bertanggung jawab terhadap keberadaan hutan bakau.
Pengembangan kawasan TPA menjadi 40 Ha memerlukan tambahan lahan sebesar 25,6 Ha yang disebut pengembangan tahap II, namun belum memiliki status lahan yang pasti. Selain itu, sampah yang datang hanya ditumpuk saja (open dumping), sehingga memerlukan areal yang terus melebar ke kawasan hutan bakau di sebelahnya. Data yang diperoleh dari hasil penelitian analisis dampak lingkungan hidup untuk kegiatan IPST Sarbagita menemukan bahwa sampah yang masuk ke TPA Suwung berjumlah 445 ton per hari (dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahun akibat pertambahan jumlah penduduk) yang berasal dari sumber sampah di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung (Dinas PU Provinsi Bali, 2001).
Kondisi TPA Suwung yang semakin banyak memerlukan lahan karena hanya menerapkan metode open dumping telah mendapat perhatian dari pemerintah pusat sebagai bagian dari program peningkatan infrastruktur publik. Oleh karena itu, pemerintah sejak tahun 2001 telah memiliki rencana membangun sistem pengolah sampah untuk wilayah Denpasar-Badung-Gianyar dan Tabanan (SARBAGITA). Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh tim BUIP tempat penampungan sampah direncanakan berada di Kabupaten Tabanan karena lahannya relatif lebih murah dibandingkan dengan harga lahan di Denpasar/Badung. Namun, akibat ditolaknya tempat penampungan sampah di Dusun Mandung, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, oleh masyarakat, rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan.
Permasalahan sampah di Kawasan Bali Selatan semakin banyak mendapat sorotan, terutama karena dampak yang ditimbulkan dirasakan sudah menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat serta keindahan kawasan. Oleh karena itu, pada tahun 2005, rencana pengolahan sampah di Kawasan Sarbagita kembali diwacanakan melalui program pengembangan infrastruktur sanitasi perkotaan Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah Republik
Pada intinya sistem Galfad memanfaatkan seluruh materi sampah untuk diubah menjadi energi dengan produk daur ulang dalam satu proses terpadu. Proses Galfad dimulai ketika sampah dipisah-pisahkan menjadi sampah basah organik, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah organik kering. Sumber energi yang pertama akan diperoleh dari sampah (lama) yang sudah ada di TPA Suwung, diambil gasnya, disaring (dipisahkan), lalu digunakan untuk menggerakkan generator penghasil listrik.
Sumber energi kedua, adalah biogas dari sumber organik baru yang basah yang diambil atau diekstrak melalui proses anaerobic digestion. Anaerobic digestion adalah proses biologis untuk mengubah material organik menjadi gas yang dapat dibakar, dalam ruangan yang basah tanpa udara, sehingga menghasilkan gas methane dan carbondioxide. Biogas tersebut digunakan untuk menghasilkan listrik dari generator yang digerakan dengan panas yang ditimbulkan oleh biogas. Selanjutnya, sumber energi yang ketiga adalah berasal dari sampah kering yang diproses untuk menghasilkan gas untuk membuat uap sebagai sumber bahan bakar listrik melalui proses pyrolisis dan gasification sampah kering (Buletin Cipta Karya, 2008:9).
Dilihat dari pemaparan tentang proses dan mekanisme pengolahan sampah di TPA Suwung, sistem yang dikerjasamakan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta ini terlihat sangat menarik dan menguntungkan untuk dilaksanakan. Namun, sejak disetujui sebagai suatu proyek kerjasama pada tahun 2005 sampai tahun 2008, sistem pengolahan sampah tersebut masih belum bisa dilaksanakan. Secara administratif, lahan yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan TPA Suwung merupakan kawasan hutan bakau, sehingga kepemilikan lahan tersebut merupakan kewenangan Departemen Kehutanan Republik
4. Permasalahan Sampah Sisa Upacara di
Pada umumnya, masyarakat di
Apresiasi yang rendah terhadap pengelolaan sampah dapat dilihat dari ketidakpedulian masyarakat terhadap sampah pada saat melakukan kegiatan upacara keagamaan. Ada kecenderungan peningkatan timbulan sampah setelah masyarakat Bali melaksanakan upacara keagamaan. Keadaan ini dapat dilihat pada saat suatu kegiatan perayaan keagamaan selesai, tumpukan sampah dibiarkan teronggok dalam waktu yang lama, sehingga menimbulkan pemandangan yang kotor. Kondisinya semakin parah karena sampah-sampah sisa upacara bercampur dengan sampah plastik yang tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme dalam waktu yang lama.
Untuk mengatasi permasalahan sampah yang semakin dirasakan dampaknya bagi kehidupan, perlu diketahui beberapa konsep terkait dengan timbulan sampah dan sumber sampah. Timbulan sampah adalah sampah yang dihasilkan dari sumber sampah/penimbul sampah, seperti rumah tangga, perkantoran, toko/ruko, pasar, sekolah, tempat ibadah, jalan, hotel, restoran, industri, rumah sakit, dan fasilitas umum. Timbulan sampah dimaksudkan sebagai acuan untuk menghitung proyeksi jumlah sampah dari masing-masing sumber untuk dapat dilakukan penanganannya, seperti untuk menentukan jumlah peralatan pengumpulan, transportasi, dan kapasitas alat proses pengolah sampah, serta luas TPA yang dibutuhkan.
Sumber penghasil sampah dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, meliputi (1) sampah rumah tangga, yang sering disebut sampah domestik sebagian besar terdiri atas sampah organik berupa sisa makanan, daun-daunan, dan sampah plastik; (2) sampah yang dihasilkan dari kantor, toko, pasar, dan sekolah sebagian besar berupa kertas dan plastik; (3) sampah jalan adalah yang dihasilkan dari jalan pada umumnya didominasi dari potongan dahan dan daun-daunan; (4) sampah hotel dan restoran biasanya terdiri dari pembungkus makanan (kertas, plastik), tisue, botol minuman, dan sisa makanan; dan (5) sampah rumah sakit dan industri merupakan sampah yang komposisinya lebih kompleks, yakni berupa sampah organik dari sisa makanan, kertas, plastik, jarum suntik bekas, sarung tangan bekas operasi, kapas bekas luka, hingga sampah B-3 (bahan berbahaya dan beracun).
Selain itu, terdapat sumber sampah dari tempat ibadah dan kegiatan upacara yang sebagian besar terdiri atas sampah organik, seperti daun-daunan, buah-buahan, canang, bambu, dan kain. Pada masa lalu, semua sampah hasil sisa upacara/ibadah dapat segera didekomposisi dengan bantuan mikroorganisme karena merupakan sampah organik. Di samping itu, lahan yang tersedia di sekitar areal tempat suci/ibadah masih luas untuk menampung sampah tersebut. Kondisi sekarang sudah jauh berbeda. Areal di sekitar tempat suci/tempat ibadah sebagian besar memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga sudah terbangun menjadi kawasan permukiman, perdagangan, maupun pertamanan. Terlebih lagi, akibat peningkatan penghasilan masyarakat Bali, sarana upacara yang dibuat mengalami peningkatan pula. Akibatnya, timbulan sampah menjadi semakin bertambah. Sampah yang berasal dari aktivitas ibadah, saat ini semakin banyak jumlahnya, seperti dapat dilihat di pinggir sungai atau di pantai.
Kebijakan pemerintah yang tidak terpadu dalam pengelolaan persampahan mengakibatkan selalu muncul permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh sampah. Menurut BUIP (1999), kebijakan pengelolaan persampahan tidak menarik perhatian swasta karena iklim investasi yang kurang kondusif untuk menarik keikutsertaan pihak swasta dalam bidang pengelolaan persampahan. Kondisi tersebut selain disebabkan oleh nilai ekonomi sampah yang rendah, juga disebabkan oleh peran birokrasi pemerintahan yang kurang siap menerima keikutsertaan swasta dalam pengelolaan persampahan.
Laporan BUIP (1999) menyebutkan bahwa program pengelolaan persampahan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah ternyata hanya untuk mendapatkan predikat ”Adipura”, suatu penghargaan dari Pemerintah Pusat terhadap kebersihan suatu daerah, bukan upaya untuk membangun ”budaya bersih” di kalangan warganya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan mendapatkan penghargaan Adipura, dilakukan berbagai cara yang cenderung berupa pemaksaan dan formalitas untuk tujuan jangka pendek. Pemaksaan dimaksud termasuk pula dalam pengerahan penggunaan dana yang diambil dari alokasi program lainnya. Di kalangan masyarakat, ada pendapat bahwa perolehan trofi Adipura suatu daerah hanyalah untuk mempertahankan kedudukan pada pejabat. Permainan dalam bentuk Korupsi-Kolusi-Nepotisme pun dilakukan mengingat kegiatan Adipura memerlukan dana yang cukup besar.
Permasalahan persampahan dilihat dari aspek organisasi pengelolaan menunjukan pola organisasi yang tidak mengacu pada volume pekerjaan. Perilaku aparat di instansi yang menangani sampah masih menggunakan paradigma konvensional sebagai pegawai negeri atau pegawai harian yang belum secara optimal melakukan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, dari sisi jumlah dan upah masih kurang memenuhi azas keadilan, padahal pekerjaan (khususnya petugas kebersihan di jalan) sangat berisiko, baik bagi keselamatan maupun kesehatan.
Sistem pengangkutan sampah, umumnya, menimbulkan gangguan dari aspek estetika berupa ceceran sampah dan bau di sepanjang lintasan truk pengangkut sampah. Gangguan kelancaran lalu lintas pada saat pengangkutan menjadi keluhan masyarakat sebagai akibat kemacetan lalu lintas pada saat truk sampah berhenti di jalan yang sempit. Upaya untuk memperlebar ruas jalan di kota mengalami hambatan karena banyaknya bangunan rumah dan tempat ibadat di pinggir jalan yang sulit untuk dibongkar.
Permasalahan sampah sebagai faktor dominan yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup berkaitan juga dengan belum berbudayanya pemisahan sampah organik dan nonorganik dari sisi si penimbul sampah, baik yang bersumber, baik dari rumah tangga, pasar, kantor, hotel, maupun rumah sakit/industri. Hal itu disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran akan kebersihan dan tanggung jawab dari penimbul sampah. Selain itu, ada sebagian masyarakat beranggapan, walaupun di rumah tangga sampah sudah dipisahkan, tetap saja pada saat pengangkutan petugas menggabungkan kembali sampah yang sudah terpisah, karena belum didukung oleh sistem pengumpulan yang terpisah.
Berdasarkan observasi, pembayaran iuran angkutan sampah yang dibayar masyarakat di Kota Denpasar cenderung lebih tinggi (rata-rata Rp.10.000,00) daripada uang restribusi kebersihan yang ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2000 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum menetapkan iuran sampah sebesar Rp.3.000,00. Kenyataanya di lapangan menunjukkan bahwa pembayaran restribusi/iuran sampah tidak berarti sampah dari rumah diangkut oleh petugas pemerintah (DKP). Kondisi itu mendorong masyarakat atau lembaga sosial di tingkat banjar/lingkungan ikut mengelola masalah sampah secara swakelola, sehingga masyarakat masih harus membayar lagi. Pada beberapa kawasan, pungutan sampah per bulan bahkan sampai berkisar antara Rp.10.000 s.d.Rp.30.000,-.Hal ini menunjukan beban biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk menangani sampahnya cukup besar. Namun pada beberapa kawasan yang tidak terlayani, sampah hanya dibuang ke lahan kosong atau pinggiran sungai yang akhirnya di bawa aliran air permukaan maupun air sungai menuju areal yang lebih rendah. Untuk wilayah Bali Selatan, kawasan Teluk Benoa menjadi kawasan tempat berkumpulnya sampah yang berasal dari wilayah daratan karena posisinya yang rendah.
Fenomena semakin besarnya timbulan sampah setelah kegiatan upacara keagamaan menjadi menarik untuk dicarikan jalan keluarnya karena berkaitan dengan budaya masyarakat Bali beryadnya. Tentu kita harus berbangga melihat begitu besarnya hasrat masyarakat dalam menjalankan ibadah agama. Namun, seharusnya ada kebijakan pemerintah yang terpadu dalam mengatasi dampak dari timbulan sampah sisa upacara sehingga tidak menjadi kontra produktif dengan keyakinan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yadnya. Padahal dalam filosofi Hindu, sisa persembahan disebut prasadam yang idealnya dapat dinikmati habis oleh umat, karena prasadam atau surudan dipercaya memiliki tuah spiritual. Disisi lain, banten sebenarnya memiliki dua fungsi yakni sebagai nyasa(simbol) dan sebagai persembahan. Artinya secara harfiah sisanya setelah dilaksanakan upacara merupakan anugrah yang dapat dinikmati oleh manusia maupun mahluk hidup lainnya (Putrawan,2009:9). Dalam artian ini, seharusnya fenomena sampah sisa upacara tidak harus merugikan, karena apapun bentuknya sisa upacara tersebut harus diperlakukan dengan baik dengan mengolahnya menjadi sesuatu yang tetap berguna, baik bagi manusia maupun bagi kegiatan lainnya.
5.Strategi Rekayasa Budaya dalam mengatasi permasalahan sampah
Bagi Pulau Bali yang dikenal sebagai destinasi wisata dunia, fenomena pencemaran lingkungan hidup merupakan sebuah ironi. Sebagai kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Bali yang menjadi lokasi hotel, restoran, dan beragam fasilitas perdagangan dan bisnis yang berkelas dunia, seharusnya kawasan tersebut menampilkan kualitas daerah yang sesuai dengan citra daerah tujuan wisata internasional. Namun, fakta-fakta yang menunjukkan peningkatan pencemaran lingkungan hidup di kawasan yang telah berkembang menjadi segitiga emas pertumbuhan ekonomi Bali tersebut sangat memprihatinkan. Apalagi, masyarakat Bali sebagai pendukung budaya setempat dikenal luas memiliki konsep nilai yang mengedepankan keharmonisan dengan alam; sangat menghargai keindahan; dan nilai-nilai spiritual seharusnya memberikan kontribusi yang besar pada pembentukan citra kawasan yang baik.
Refleksi yang dapat ditarik dari kondisi yang paradoks tersebut dimulai pada periode tahun 1980 s.d. 1990-an ketika pemerintah mulai melaksanakan pembangunan fasilitas kepariwisataan di Pulau Bali secara besar-besaran tanpa diimbangi dengan perencanaan yang terpadu terhadap sistem pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Pada periode tersebut pembangunan jalan baru, peningkatan kapasitas energi listrik, sarana air minum, perbaikan fasilitas pelabuhan laut, dan bandara internasional yang diikuti dengan pembangunan hotel, restoran, dan fasilitas pariwisata lainnya, menyebabkan peningkatan yang signifikan pada pertumbuhan perekonomian Bali. Wacana pembangunan pariwisata telah mendominasi sektor pembangunan di
Diskursus pembangunan fasilitas kepariwisataan akan menciptakan lapangan kerja yang akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Akhirnya, menjadi jargon politik. Pembangunan pariwisata disebutkan sebagai satu-satunya pembangunan yang tidak bertentangan dengan budaya masyarakat dan sangat ramah lingkungan. Jargon tersebut yang disampaikan secara terus-menerus oleh aparat pemerintah, dibantu kelompok intelektual organik yang digaji investor untuk kepentingan bisnisnya. Berbagai upaya dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada wisatawan yang diharapkan akan membawa berkah ekonomi bagi
Berdasarkan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi pada periode tahun 1980 s.d. 1990-an didapatkan adanya keterlibatan pemerintah yang sangat sistematis dalam membantu kelompok investor dalam mewujudkan keinginannya untuk menguasai potensi sumber daya alam untuk kepentingan bisnisnya. Beberapa kebijakan pemerintah, seperti Keputusan Gubernur Bali No 15 Tahun 1988 tentang 15 Kawasan Wisata, yang kemudian direvisi menjadi Keputusan Gubernur Bali No. 528 Tahun 1993, yang diikuti dengan persetujuan prinsip pembangunan fasilitas kepariwisataan, sangat memudahkan kelompok investor untuk menguasai kawasan-kawasan yang strategis di
Fenomena kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup terjadi karena pemerintah terlambat merencanakan sistem pengelolaan lingkungan hidup untuk mengatasi pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan berbagai polutan yang dihasilkan dari aktivitas pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari realitasnya, hingga tahun 2005 karena pemerintah Bali belum memiliki suatu sistem pengolahan sampah dan air limbah yang mampu mengatasi permasalahan peningkatan polutan ke lingkungan hidup secara terpadu. Beberapa fasilitas yang ada, tidak berfungsi secara optimal karena lemahnya kinerja pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup menyebabkan permasalahan pencemaran lingkungan hidup. Akhirnya, meledak sebagai suatu permasalahan yang berdampak luas ke berbagai segi kehidupan masyarakat. Ketika pemerintah mulai merencanakan program pengendalian pencemaran lingkungan hidup dengan merancang pembangunan instalasi pengolahan sampah/IPST Sarbagita, instalasi pengolahan air limbah/DSDP dan proyek pengamanan pantai Bali/BBCP, kondisi perpolitikan negara sedang mengalami pengalihan dari rezim Orde Baru yang totaliter kepada pemerintahan Rezim Reformasi yang menghambat terlaksananya program-program tersebut.
Pada awal tahun 1998-an ketika rencana program pengelolaan lingkungan hidup untuk mengendalikan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Bali mulai digagas oleh pemerintah, masyarakat sedang berada pada suatu kondisi yang dipengaruhi oleh eufora kebebasan berpendapat dan otonomi daerah. Berbagai elemen masyarakat mulai mempertanyakan secara kritis program-program pemerintah yang dilaksanakan di daerahnya. Tuntutan terhadap keterbukaan informasi tentang perencanaan pembangunan di daerahnya dan kompensasi yang terkait dengan dampak yang akan terjadi semakin banyak disuarakan melalui pertemuan formal dan informal. Peranan media, baik cetak maupun elektronik, dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap upaya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di daerahnya.
Pada masa yang akan datang, agar program pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan dengan berhasil, diperlukan suatu strategi rekayasa budaya untuk meningkatkan peran intelektual setempat dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah, khususnya di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Kesadaran masyarakat terhadap upaya menyelamatkan masa depan Bali perlu dibangun sejak awal, salah satunya dengan mulai mengurangi pencemaran lingkungan hidup di Bali, melalui strategi rekayasa budaya dengan melaksanakan konsep 3-R, yakni reduce (kurangi), reuse (gunakan kembali), dan recycling (daur ulang) untuk setiap bidang kehidupan masyarakat. Konsep 3-R ini sangat tepat dilaksanakan dalam semua hal mulai dari aktivitas sosial, ekonomi, adat, dan ritual.
Strategi rekayasa budaya untuk membangun kesadaran masyarakat Bali dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Bali dapat dilaksanakan secara efektif dengan mulai menawarkannya dalam kegiatan sosial keagamaan. Masyarakat perlu digalang untuk mengurangi (reduce) pemanfaatan sarana upacara/upakara yang berlebihan dalam aktivitas ritual dan lebih banyak meningkatkan pemahaman terhadap esensi sradha agama melalui penerapan Catur-marga secara seimbang dalam pencapaian kesempurnaan rohani. Catur-marga terdiri atas (1) Bhakti-marga, ialah dengan jalan penyerahan diri serta mencurahkan rasa cinta kasih yang setulus-tulusnya dengan cara berbakti, biasanya dilaksanakan dengan sarana upacara dan upakara; (2) Karma-marga, ialah dengan jalan berbuat dan bekerja secara sungguh-sungguh dan tidak mengharapkan balasan/imbalan, biasanya dilaksanakan dengan tekun bekerja di bidang masing-masing; (3) Janana-marga, ialah dengan jalan belajar serta mengamalkan ilmu pengetahuan secara sungguh-sungguh dan tidak mengharapkan balasan, biasanya dilaksanakan dengan mengamalkan ilmu pengetahuan kepada yang memerlukan; dan (4) Raja-marga, ialah dengan jalan melakukan tapa-berata yang tekun dan disiplin, biasanya dilaksanakan dengan kegiatan meditasi, yoga, maupun penyucian diri. Melalui pelaksanaan ajaran Catur-marga yang seimbang, penggunaan bahan-bahan konsumsi dalam pelaksanaan ritual keagamaan perlu lebih disederhanakan pada hal-hal yang pokok saja atau diupayakan untuk pemanfaatan kembali (reuse) sarana upakara yang masih mungkin digunakan kembali yang disesuaikan dengan ketentuan sastra agama. Selanjutnya, kalau memungkinkan dilakukan aktivitas daur ulang (recycling) sarana upakara tersebut sebagai langkah yang sangat tepat dalam rangka pelestarian sumber daya alam. Strategi rekayasa budaya dapat diwujudkan dengan memberikan porsi yang lebih besar terhadap peran tokoh masyarakat dan intelektual setempat untuk mengimplementasi nilai-nilai keselarasan hidup yang berlandaskan falsafah Tri Hita Karana.
Peran yang strategis dilakukan oleh tokoh masyarakat dan intelektual setempat dalam memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap nilai-nilai kearifan lokal berdasarkan perspektif kajian budaya dapat menjadi counter hegemony dalam menyikapi fenomena pencemaran lingkungan hidup akibat peningkatan timbunan sampah dan limbah. Perspektif kajian budaya memberikan nilai yang setara terhadap masalah-masalah yang sebelumnya dianggap marginal, seperti keberadaan sampah maupun limbah. Pada pengertian lama, sampah dan limbah dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna, kotor, dan harus dihindarkan. Namun, sesuai dengan realitas yang ada, setelah keberhasilan para tokoh masyarakat dan intelektual setempat dalam memberikan pemahaman yang lebih rasional tentang pentingnya memberikan apresiasi terhadap keberadaan sampah dan limbah pada posisi yang sewajarnya, muncul pengetahuan baru yang menempatkan sampah dan limbah sebagai sesuatu yang penting, bernilai, dan harus dihargai sewajarnya. Pada pengertian yang baru, sampah dan limbah adalah sesuatu yang harus ditempatkan sebagai hal yang penting. Sampah dan limbah dapat memiliki nilai ekonomi dengan mengubahnya menjadi pupuk, sumber energi, atau materi yang berguna lainnya. Proses pengolahan sampah dan limbah menjadi material yang berguna, berdasarkan perspektif kajian budaya, merupakan proses yang mulia sehingga harus dihargai sewajarnya, sama seperti proses produksi lainnya.
6.Penutup
Permasalahan pencemaran lingkungan hidup disebabkan terutama oleh perilaku manusia yang tidak mengelola limbah dan sampah dari aktivitasnya secara benar. Oleh karena itu, gerakan mengubah limbah dan sampah menjadi benda yang masih bisa bermanfaat bagi manusia dan lingkungan merupakan tugas yang mulia yang sepantasnya dihargai seperti kegiatan masyarakat lainnya.Memuliakan pekerjaan yang berhubungan dengan barang-barang sisa tentunya harus diikuti dengan penghargaan yang wajar terhadap orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
Perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga agar sampah dan limbah yang dihasilkan secara benar harus dimulai dengan contoh dan tindakan nyata. Gerakan pengendalian lingkungan hidup harus dimulai dari pusat-pusat kegiatan masyarakat seperti kawasan pendidikan, pura, pasar, dan pemukiman. Semuanya hanya akan berhasil dengan baik apabila kebijakan pemerintah benar-benar diarahkan bagi pelayanan publik yang baik dan berkeadilan.
Daftar Pustaka
Asrama, B., Seeking, K. 2003. Tri Hita Karana Tourism Awards & Accreditation. Denpasar: Penerbit Bali Post dan Pemda Bali.
Asrama, B.2005. Disharmoni Mengganggu Seluruh Aspek Kehidupan. dalam Tri Hita Karana Tourism Award & Accreditations. Denpasar: Penerbit Bali Travel News dan Pemda Provinsi Bali.
Bendesa, I.K. 2008. Ekonomi Bali dalam Perspektif Pariwisata dan Lingkungan,,Makalah. Denpasar: Panitia Pelaksana Kongres Kebudayaan
Erawan, I N. 1994. Pariwisata dan Pembangunan Ekonomi (Bali Sebagai Kasus).Denpasar: Penerbit Upada Sastra.
International Network for Partnership and Sustainable Development/INPSD. 2007. Persepsi Masyarakat di Kawasan Sanur,Kuta, dan Nusa Dua terhadap Penurunan Kualitas Lingkungan. Laporan Survai. Denpasar: Yayasan Pembangunan
Laksmiwati, I.A.A. 2006. Urbanisasi dan Isu Lingkungan di Kota Denpasar. Dalam: Wacana Antropologi. Editor IB G Pujaastawa. Denpasar: Jurusan Antropologi Fakultas Sastra Universitas Udayana.
Naradha, A.B.G.S. 2004. Ajeg
Picard, M. 2006. Bali Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata. Penerjemah. Jean Couteau dan Warih Wisatsana. Jakarta: KPG(Kepustakaan Populer Gramedia, Forum Jakarta–Paris.
Putra, K.G.D. 2005. Memilih Orientasi Strategi Penerapan Tri Hita Karana (THK). dalam Green Paradise, Tri Hita Karana Tourism Awards & Accreditation. Denpasar:
Putra, I.G.A.M. 2007. Upakara-Yadnya. Denpasar: Pemerintah Provinsi
Suyoto, B. 2008. Fenomena Gerakan Mengolah Sampah.
Bapedalda Provinsi Bali. 2007. Status Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2007. Denpasar.
Bappenas. 2006. Sanitasi Perkotaan: Potret, Harapan, dan Peluang. Jakarta: Indonesian Sanitation Sector Development Program, Bank Dunia.
Bappenas. 2007. Kiat Kerja Sanitasi di Kawasan Kumuh Petikan Hasil Studi Sanitasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Perkotaaan. Jakarta: Indonesian Sanitation Sector Development Program, Bank Dunia.
Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia. 1998. Analisis Dampak Lingkungan Hidup Proyek Pembangunan Jaringan Air Limbah di Kabupaten Badung dan Kotamadya Denpasar. Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya Bagian Proyek Pembinaan Teknik Penyehatan Lingkungan Pemukiman.
Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia. 2003. Review Studi Andal Rencana Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Denpasar. Denpasar: Pacific Consultant International dan Yayasan Pembangunan Bali Berkelanjutan.
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali. 1999. Pengelolaan Persampahan di Bali dan Kemungkinan Untuk Kerjasama Swasta-Pemerintah. Denpasar: Bali Urban Infrastruktur Project (BUIP).
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali. 2001. Studi Andal Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (IPST) Sembung Gede di Kabupaten Tabanan. Denpasar: CV Sad Cipta Laras.
GEF/UNDP/IMO. 2002. Profil Lingkungan Wilayah Pesisir Bali Tenggara. Denpasar: Programme on Partnership in Environmental Management for the Seas of
Pasific Consultant International (PCI). 2004. Laporan Pemantauan Lingkungan Hidup. Denpasar: Denpasar Sewerage Development Project.
Pasific Consultant International (PCI). 2005. Laporan Pemantauan Lingkungan Hidup. Denpasar: Denpasar Sewerage Development Project.
Putrawan.N.2009.Menyikapi Limbah Sampah Upacara &Ritual Hindu. Majalah Radytya disi Juli 2009.
UNEP-United Nations Environment Programme. 2004. Training Manual on National Sustainable Development Strategy. Klong Luang: Regional Resource Centre for
*Penulis adalah Staf Pengajar di FMIPA Universitas Udayana Bali, tinggal di Jl. Gutiswa No 24 Peguyangan Kangin Denpasar Bali, e-mail: kgdharmap@telkom.net, Tel/Fax.0361 467712, Hp.08123970922.
Jumat, 22 Januari 2010
PERAN STRATEGIS MASYARAKAT PENDIDIKAN DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN LINGKUNGAN GLOBAL
PERAN STRATEGIS MASYARAKAT PENDIDIKAN DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN LINGKUNGAN GLOBAL
Oleh : Dr.Ketut Gede Dharma Putra,M.Sc.
Universitas Udayana Bali Indonesia
1. Pendahuluan
Perubahan lingkungan hidup ditataran global, semakin menjadi pusat perhatian masyarakat internasional, setelah hasil penelitian para ahli lingkungan hidup dunia yang sebelumnya dianggap masih bersifat praduga dan asumsi menjadi kenyataan. Keyakinan terhadap fakta tentang perubahan lingkungan global ditunjukan oleh panel antar pemerintah mengenai perubahan iklim atau Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)[1]yang telah mengadopsi analisis para ahli lingkungan hidup bahwa suhu rata-rata permukaan bumi meningkat sekitar 0,6°C pada abad ke-20 dibandingkan suhu pada tahun 1750, saat awal proses industrialisasi. Walaupun angka 0,6°C nampaknya merupakan perubahan yang kecil, namun perubahan kecil itu mulai menimbulkan dampak yang merugikan bagi kehidupan kita.
Peran masyarakat pendidikan sangat strategis dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup yang semakin parah karena perubahan lingkungan yang terjadi bersumber pada perilaku sebagian besar masyarakat dunia yang mengabaikan azas kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan data yang ada, kerusakan lingkungan global tidak hanya terjadi di negara-negara miskin, namun menyebar di semua belahan dunia, termasuk wilayah negara-negara maju. Jadi, perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup harus dilakukan secara serempak dan dengan metode yang tepat. Disinilah peran masyarakat pendidikan yang menjadi pilar utama pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan formal maupun nonformal dipertaruhkan dalam menyelamatkan masa depan kehidupan umat manusia.
2. Kesadaran terhadap permasalahan perubahan lingkungan
Kesadaran terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, semakin menarik perhatian dunia internasional setelah pada tahun 1962, Rachel Carson seorang penulis berkebangsaan Amerika yang bekerja sebagai editor US Fish and Wildlife Service menerbitkan buku berjudul The Silent Spring (musim semi yang sunyi). Buku yang sangat populer pada masa itu, mengisahkan bagaimana alam di musim semi yang semula cerah ceria penuh dengan suara burung berkicau tiba-tiba menjadi sunyi akibat musnahnya binatang berkicau tersebut sebagai dampak pencemaran bahan-bahan kimia yang memotong rantai makanannya. Kontrovesi yang diakibatkan oleh buku tersebut memberikan dampak yang luas terhadap kesadaran akan bahaya pencemaran lingkungan hidup bagi kehidupan manusia(Hodges, 1973:6; Soemarwoto, 2001:9).
Pada tahun 1972, Swedia mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan sebuah konferensi PBB di Stokholm yang menyusun deklarasi PBB untuk penanggulangan pencemaran lingkungan hidup. Telah disadari bahwa peningkatan pencemaran lingkungan hidup berkaitan erat dengan upaya memenuhi kebutuhan hidup manusia yang populasinya semakin bertambah (UNEP,2004:9). Pemenuhan kebutuhan hidup manusia memiliki dimensi yang sangat luas dan beragam karena adanya perbedaan pandangan hidup bangsa-bangsa di dunia terhadap pengertian kesejahteraan. Di picu oleh arus globalisasi, maka pemenuhan kebutuhan hidup manusia seperti penyediaan makanan, sandang dan perumahan meningkat secara tajam yang berdampak pada gangguan kelestarian lingkungan hidup (Tucker, 2003:8).
Setelah melakukan pengamatan yang mendalam terhadap dampak pembangunan bagi kelestarian lingkungan hidup, maka pada tahun 1987 Komisi Sedunia tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (World Commision on Environment and Development) mengumumkan laporan Borundlandt tentang konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang berarti pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Diharapkan semua pemerintahan di dunia dapat mengadopsi konsep tersebut demi kesejahteraan masyarakat (Soemarwoto, 2001:11).. Namun,untuk menterjemahkan konsep pembangunan berkelanjutan menjadi program-program pembangunan yang ramah lingkungan merupakan masalah yang tidak sederhana, khususnya bagi negara-negara sedang berkembang seperti
Kesadaran terhadap perubahan lingkungan global semakin membuka cakrawala berpikir masyarakat dunia. Data tentang perubahan kualitas lingkungan udara misalnya memperlihatkan bahwa pada tahun 2000 buangan total emisi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer menncapai 42 milyar ton (gigaton) setara karbonsioksida. Satu liter bensin mengeluarkan buangan 2,4 kg setara CO2. Jadi Pada tahun 2000 dapat dikatakan dunia membakar 17,5 miliar liter bensin yang setara dengan 437,5 mobil berkapasitas 40 liter. Jika dibandingkan dengan jarak tempuh, jumlah bensin yang sudah dibakar dapat digunakan untuk menempuh perjalanan mobil sepanjang 157,5 miliar kilometer per tahun atau 431,5 juta kilometer setiap harinya. berasal dari kegiatan manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahan bakar fosil (seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan gas alam). Pembakaran bahan bakar fosil sebagai sumber energi untuk listrik, transportasi, dan industri akan menghasilkan karbondioksida dan gas rumah kaca lain yang dibuang ke udara. Kondisi tersebut semakin meningkat setiap tahun sehingga diperlukan gerakan menyeluruh dari umat manusia di dunia untuk menghentikannya. Satu-satunya yang paling mungkin melakukan ini adalah dengan kegiatan penyadaran melalui aktivitas pendidikan baik bagi generasi tua maupun generasi muda. Sekali lagi, peran masyarakat pendidikan kembali dipertaruhkan agar kerusakan yang akan terjadi dapat diminimalkan.
3. Kebijakan lingkungan hidup di Indonesia
Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya untuk generasi masa kini dan generasi masa depan. Agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia, maka upaya pendayagunaan sumber daya alam Indonesia harus dilaksanakan dengan berpedoman pada daya dukung lingkungan hidup.Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan diupayakan dengan mengedepankan kaidah-kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
Sebagai bangsa yang telah terbukti berhasil tetap selamat sampai hari ini, dalam melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan masyarakatnya tetap harus mengikuti landasan bernegara sesuai falsafah bangsa. Pancasila, sebagai dasar dan falsafah negara yang diambil dari intisari nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Indonesia, merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan kebahagiaan batin. Antara manusia, masyarakat, dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik, yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar dapat tetap dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang dinamis. Pemanfaatan sumber daya alam yang ada harus bermuara pada kemampuan daya dukung lingkungan hidup serta memperhatikan kebutuhan masa depan.
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati generasi masa kini dan generasi masa depan secara berkelanjutan. Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan batin. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus tetap memperhitungkan kelangsungan kehidupan bangsa sampai masa yang tidak terbatas. Sehubungan dengan hal tersebut peran para pemuda dalam upaya pelestarian lingkungan hidup sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan serta kelangsungan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Oleh karena itu, secara terus menerus harus disampaikan kepada seluruh warganegara Indonesia agar berupaya melakukan kegiatan yang dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal ini hanya efektif dilakukan melalui aktivitas pendidikan yang terarah, terpadu, dan terus menerus.
Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Dalam melaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, perana semua pihak sangat diharapkan untuk keberlanjutan daya dukung lingkungan hidup.Dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia, diharapkan terjadi suatu kegiatan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup yakni suatu upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
Pembangunan memanfaatkan secara terus-menerus sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumber daya alam tersebut makin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat dan beragam. Di pihak lain, daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung lingkungan hidup dapat menurun.
Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Sehingga keberlajutan pembangunan seharusnya diimbangi dengan kemampuan untuk tetap melestarikan sumber daya yang ada demi generasi yang akan datang. Peranan pemuda tentu sangat penting dalam menjaga agar sumber daya yang ada tetap dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.
Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Sehingga diperlukan upaya pelestarian daya tampung lingkungan hidup sebagai rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya.
Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya. Terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan peran anggota masyarakat, yang dapat disalurkan melalui orang perseorangan, organisasi lingkungan hidup, seperti lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat adat, dan lain-lain, untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang menjadi tumpuan keberlanjutan pembangunan.
Pembangunan ekonomi dengan bertumpukan pada pembangunan industri yang menjadi andalan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat akan berdampak pada upaya pelestarian lingkungan hidup sebagai akibat pemakaian berbagai jenis bahan kimia dan zat radioaktif dalam proses produksi dan pemeliharaan. Disamping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan ekses, antara lain dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
Secara global, ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup manusia. Pada kenyataannya, gaya hidup masyarakat industri ditandai oleh pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu merupakan tantangan yang besar terhadap cara pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil terhadap lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Menyadari hal tersebut di atas, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dikelola dengan baik. Pemahaman tentang aspek teknis dan nonteknis pengendalian [pencemaran lingkungan hidup inilah yang wajib diberikan melalui kegiatan pendidikan dari level sekolah dasar, sekolah menengah hingga perguruan tinggi dengan metode pengajaran yang tepat dan berkelanjutan.
4. Permasalahan lingkungan hidup di tataran lokal, kondisi di Provinsi Bali
Dis amping itu, beberapa isu lingkungan yang perlu dijadikan prioritas dalam pengendalian kerusakannnya yang semakin parah adalah isu-isu yang berkaitan dengan :
1) Luas kawasan hutan di Bali belum mencapai luas yang ideal sebesar 30 %. Dimana sejak tahun 2000 sampai saat ini masih sekitar 130.686,01 ha atau 23,2% dari luas wilayah pulau Bali;
2) Luas lahan kritis di Bali, baik yang ada di dalam kawasan hutan maupun yang berada di luar kawasan hutan mencapai 286.938,00 ha atau 50,9 % dari luas dataran Bali. Daerah yang lahan kritisnya cukup luas adalah Kabupaten Buleleng, Karangasem, Bangli dan Jembrana. Dibandingkan dengan luas lahan kritis di wilayah Bali, lahan yang tergolong sangat kritis adalah 1,82%, kritis 9,78%, agak kritis 36,81 % dan potensial kritis 51, 59%.
3) Secara kuantitas, potensi air bersih berkurang setiap tahun, karena berkurangnya sumber air baku yang disebabkan oleh mengecilnya debit dan menurunnya kualitas air oleh adanya pencemaran. Secara umum pencemaran air tanah belum jelas kelihatan, baik yang desebabkan oleh kegiatan rumahtangga maupun industri. Pencemaran air tanah lebih banyak diakibatkan oleh pengembilan yang melampaui kemampuannya. Sehingga potensi air tanah menjadi menurun. Hal ini dapat dijumpai pada air tanah di Kota Denpasar, terutama pada daerah-daerah yang padat permukimannya, atau pada daerah – daerah pariwisata. Bahkan intrusi air laut sudah sudah dijumpai pada air tanah pantai di kawasan pariwisata Sanur. Sedangkan pencemaran air permukaan telah pula terjadi pada sungai-sungai yang terutama berada di Kota Denpasar dan Badung. Beberapa parameter kualitas air khususnya kekeruhan, logam berat timbal (Pb), Cadmium (Cd), dan Tembaga (Cu) di beberapa sungai sudah melampaui baku mutu yang ditetapkan.
4) Masalah sampah dan limbah dijumpai terutama pada daerah-daerah yang mempunyai laju pembangunan yang cukup pesat, seperti Kota Denpasar dan Badung. Masalah ini selalu akan berkaitan dengan jumlah dan aktivitas penduduknya, karena makin besar jumlah penduduk dan aktivitasnya makin besar pula jumlah sampah dan limbah yang dihasilkan.
5) Kualitas udara di Bali secara umum tergolong masih baik. Parameter kualitas udara seperti kadar Pb, NO2,SO2, dan debu masih dibawah ambang batas baku mutu. Namun tingkat kebisingan di lokasi yang padat seperti terminal dan pusat pertokoan sudah melampui baku mutu kebisingan. Akibat tidak tersedianya sistem transportasi publik yang memadai, pencemaran udara akibat dari kemacetan semakin meningkat.
6) Erosi pantai di Bali merupakan masalah lingkungan yang sangat serius, karena telah menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak kecil akibat hilangnya lahan-lahan penduduk, rusaknya fasilitas umum seperti jalan, permukiman, pura dan sekolah serta fasilitas pariwisata (hotel,restoran). Masalah erosi pantai telah terjadi hampir sebagian besar pantai di Bali, dan penanganannyapun telah dilakukan di beberapa tempat, seperti di Pantai Tanah Lot, Sanur, dan Nusa Dua . Akan tetapi masih banyak yang belum mendapat perhatian sehingga terlihat semakin parah tingkat kerusakannya, seperti terlihat di Pantai Padang Galak dan Pantai Lebih.
7) Kondisi terumbu karang, hanya 35 % ada dalam kondisi baik, 40 % kondisinya sedang dan 25 % kondisinya buruk dengan penutupan karang hidup kurang dari 25%
8) Jumlah penduduk miskin di Bali sebesar 105.160 KK (13,09%), dengan laju pertumbuhan sebesar 6,68%. Kabupaten Buleleng dan Karangasem merupakan kabupaten yang memiliki KK miskin terbanyak, yaitu masing-masing 58.860 KK dan 44.552 KK.
Berdasarkan atas kondisi dan isu lingkungan yang berkembang di Bali , dikaitkan dengan pengelolaan lingkungan di tataran global yang telah dilaksanakan oleh negara-negara yang tergabung dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup PBB, dapat dikemukakan beberapa program yang bisa dijadikan prioritas dalam mengamankan perubahan lingkungan hidup. Peran masyarakat pendidikan dalam upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi bali adalah menyusun suatu metodelogi pelaksanaan kegiatan yang mampu dilaksanakan dengan mudah dan mencapai sasaran. Beberapa program yang perlu dilakukan diantaranya:
1) Meningkatkan upaya rehabilitasi hutan dan reboisasi lahan kritis di dalam dan di sekitar kawasan hutan serta melakukan inventarisasi dan pemantauan kemungkinan munculnya lahan kritis baru, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
2) Penerapan teknik konservasi tanah dan air pada lahan pertanian dan lahan kritis.
3) Melakukan pembinaan, pengelolaan, pengendalian dan penertiban usaha pertambangan, baik usaha tambang pada lahan pemerintah maupun lahan masyarakat
4) Mengembangkan air baku baik yang berasal dari air permukaan maupun dari air tanah dan mata air.
5) Mengidentifikasi sumber-sumber pencemar yang dapat mengganggu potensi sumber air dan mengupayakan kegiatan-kegiatan aksi untuk melestarikan dan mencari alternatif sumber air baku.
6) Peningkatan partisipasi masyarakat secara aktif, memikirkan dan menunjukkan sikap dan perilaku dalam penanganan sampah dan limbah
7) Meningkatkan usaha terpadu untuk melakukan upaya yang dapat menjaga kualitas udara terutama di daerah perkotaan,khususnya dengan program meningkatkan kualitas transportasi publik.
8) Pemberdayan terpadu masyarakat miskin berbasis pada potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusianya.
9) Mengembangkan sumber energi yang terbarukan/energi alternatif untuk mengurangi konsumsi bahan energi tidak terbarukan.
10) Mengoptimalkan konsumsi produk-produk lokal dan berbasis manajemen hijau/berwawasan lingkungan.
Peran masyarakat pendidikan adalah dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia agar mampu melaksanakan program pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Oleh karena itu, pemegang kebijakan harus memberikan peluang keterlibatan masyarakat pendidikan secara penuh karena kompetensi yang dimiliki akan menjamin tercapainya perbaikan kondisi lingkungan hidup sesuai dengan harapan bersama.
5.Penutup
Peran masyarakat pendidikan dalam upaya menyelamtkan masa depan kehidupan manusia dan lingkungan sangatlah strategis. Hal ini karena kerusakan yang terjadi sebagian besar akibat perilaku manusia yang mengabaikan azas kelestarian lingkungan hidup. Sebagai bagian dari masyarakat internasional yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di bidang lingkungan hidup, maka warga masyarakat khususnya yang tinggal di Provinsi Bali memiliki kewajiban untuk ikut bersama-sama menjaga kelestarian daya dukung lingkungan di Provinsi Bali. Hal itu dapat dilakukan dengan ikut secara aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan hidup melalui tindakan bersifat lokal yang langsung dapat dirasakan perubahannya.
Perubahan lingkungan global berawal dari perubahan lingkungan di tataran lokal. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang tepat terhadap permasalahan lingkungan hidup di tatran lokal untuk dapat dicarikan solusi dengan cara-cara lokal. Pemahaman terhadap nilai-nilai kearifan lokal menjadi sangat penting diberikan kepada masyarakat melalui metode yang tepat, terarah dan berkelanjutan.
Daftar Pustaka
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Bali,2005, Status Kualitas Lingkungan Provinsi Bali, Denpasar
Capra F., 2004, Titik Balik Peradaban-Sains,Masyarakat, dan Kebangkitan Kebudayaan, Terjemahan dari buku The Turning Point oleh Thoyibi M.,
Capra F., 2005, The Hidden Connection : Strategi Sistemik Melawan Kapitalisme Baru, Penterjemah Andya Primanda, Yogyakarta: Penerbit Jalasutra
Dharma Putra, K.G.,2005. Memilih Orientasi Strategi Penerapan Tri Hita Karana (THK). Dalam Green Paradise, Tri Hita Karana Tourism Awards & Accreditation. Denpasar: Bali Travel News dan Pemda Bali.
Dharma Putra,K.G., 2003, Partnership and Public Participatory Approach for Coastal and Marine Environment Management in Bali, Indonesia, The East Asia Seas Congress, Putrajaya, Malaysia
Fakih,M.,2003,Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Yogyakarta: Pusataka Pelajar.
Fardiaz,S.,1992, Polusi Air dan Udara, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
GEF/UNDP/IMO, 2003, Sustainable Development Strategy for the Seas of East Asia, Manila : PEMSEA,Quezon City
Hodges,L., 1973. Environmental Pollution,
Mitchell,et al, 2000, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Jogyakarta: Gajahmada Univerity Press
Soemarwotto O.,2001, Atur Diri Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan Ramah Lingkungan: Berpihak Kepada Rakyat, Ekonomis,Berkelanjutan, Yogyakarta:
Tucker M,E dan Grim J.A.,2003, Agama, Filsafat,dan Lingkungan Hidup, Yogyakarta: Penerbit Kanisius
Undang-Undang no 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Zen,M.T. (Editor),1985, Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup, Jakarta: Penerbit PT Gramedia.
*) Penulis, Tim Ahli Integrated Coastal Management (ICM) GEF/UNDP/IMO Regional Programme for Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) – BLH Provinsi Bali; Tim Tri Hita Karana (THK) Award and Accreditation; pengajar dan peneliti AMDAL di Universitas Udayana, tinggal di Jl. Gutiswa No 24 Peguyangan Kangin Denpasar. Tel/Fax. 0361 467712,Hp. 08123970922, email : kgdharmap@telkom.net.
[1] IPCC – panel antar pemerintah tentang perubahan iklim, sebuah lembaga internasional, terdiri dari para ahli dan utusan pemerintahan, yang secara berkala mengkaji pemanasan global, perubahan iklim, dampaknya serta menyarankan langkah-langkah untuk mengatasinya. Ini adalah lembaga yang otoritasnya diakui sebagian besar negara di dunia.
Langganan:
Postingan (Atom)
